ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pengertian Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik adalah suatu rencana kerja yang
dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran financial, yang memuat
informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan, dalam satuan
moneter.
Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting.
Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang.
Pemikiran strategis disetiap
organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir
tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang
beroerientasi kesasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar,teknologi atau ekonomi eksternal,
manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen, di
realisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini
didukung prosedur penganggaran organisasi
Dari penjelasan di atas, yaitu dibuat dan digunakan oleh
pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini menunjukkan
bahwa yang namanya anggaran sektor publik memang khusus untuk pemerintah, dan menurut
saya termasuk juga BUMN dan BUMD.
Sementara pengertian Anggaran Sektor Publik menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak. Anggaran publik
berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan
pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling
sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi
keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan,
belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan
dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan
informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan
datang.
Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik
merupakan suatu rencana financial yang menyatakan :
Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat
(pengeluaran/belanja), dan
Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk
mendanai rencana tersebut (pendapatan).
Fungsi Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu
Sebagai alat perencanaan
Anggaran merupakan alat perencanaan untuk mencapai tujuan
organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang
akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil
yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat
perencanaan digunakan untuk
Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan
visi dan misi yang ditetapkan.
Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai
tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayannya.
Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang
telah disusun.
Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian
strategi.
Alat pengendalian
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana
detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah
tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak
berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri-menteri, bupati dan manajer
publik bisa dikendalikan melalui anggaran.
Alat kebijakan fiskal
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan
untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran
publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga
dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
Alat politik
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan
kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran
merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan
legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Dalam
pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building,
keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik
oleh para manajer publik.
Alat koordinasi dan komunikasi
Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan
anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam
pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi
terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
Alat penilaian kinerja
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder
(eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan
dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai,
dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan.
Alat motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi
manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam
mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Alat menciptakan ruang publik.
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet,
birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai
organisasi massa lain harus bisa terlibat dalam proses penganggaran publik.
Karakteristik Anggaran Sektor Publik
Anggaran mempunyai karakteristik:
Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain
keuangan.
Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau
beberapa tahun.
Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan.
Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang
berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi
tertentu.
Prinsip Anggaran Sektor Publik
Otorisasi oleh legislatif
Komprehensif.
Keutuhan Anggaran.
Akurat.
Periodik.
Nondiscretionary Appropriation.
Jelas.
Diketahui Publik.
Otorisasi oleh legislatif
Angggaran publik harus mendapatkan otorisasi (pemberian
kuasa) dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan
anggaran tersebut.
Komprehensif
Komprehensif -> catatan anggaran yang bersifat
menyeluruh/ penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan Manfaat ->
pendekatan secara sistematis terhadap kebijaksanaan manajemen; mudah
diadakannya evaluasi tujuan akhir kinerja pemerintah secara kualitatif; dan
membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis Anggaran harus menunjukkan semua
penerimaan dan pengeluaran pemerintah, secara terinci.
Keutuhan Anggaran
Semua pendapatan dan belanja pemerintah harus terhimpun
dalam dana umum (general fund). Dana Umum, di pemerintahan AS -> keperluan
umum pemerintah, selain membiayai proyek pembangunan dan utang pemerintah
Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang
tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong
pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya
underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
Periodik
Periodik
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dan bersifat
tahunan maupun multi tahunan. UU 17/2003 Pasal 4 “Tahun anggaran meliputi masa
satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.”
Nondiscretionary Appropriation
Discreationary -> Kebebasan untuk menentukan Appropriation
-> pemberian Artinya pembuat anggaran tidak serta merta bisa seenaknya bebas
menentukan untuk apa pembagian peruntukan dana yang telah dikuasakan kepadanya.
Jumlah yang akhirnya nanti disetujui oleh dewan legislatif ini harus
benar-benar ditekankan agar termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
Jelas
Anggaran hendaknya jelas terinci namun sederhana, dapat
dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.
Diketahui Publik
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Berkaitan
diberlakukannya UU 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 -> (1)
“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik.” (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas.” Keuangan publik -> salah satu informasi publik
Jenis – Jenis Anggaran Sektor Publik
Anggaran Tradisional
Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak
digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam
pendekatan ini, yaitu: (a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas
pendekatan incrementalism dan (b) struktur dan susunan anggaran yang
bersifat line-item. Ciri lain melekat pada pendekatan anggaran tradisional
tersebut adalah: (c) cenderung sentralitis; (d) bersifat spesifikasi; (e)
tahunan; dan (f) menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran
tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana
yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional
tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan.
Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya
tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat
keputusan penggunaan anggaran.
Incrementalism
Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah
pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang tersebut. Anggaran tradisional
bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah
rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan
data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau
pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Pendekatan semacam ini tidak
saja belum menjamin terpenuhinya kebutuhan rill, namun juga dapat mengakibatkan
kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena kita tidak pernah
tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan sebagai tahun dasar
penyusunan anggaran tahun ini telah didasarkan atas kebutuhan yang wajar.
Line-item
Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran
bersifat line-itemyang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari
penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item budget tidak
memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang
telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara rill item
tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena
sifatnya yang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan
untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolok ukur
yang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana
yang diusulkan.
Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-itemdilandasi
alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol
pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar
sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah
atasan, pendapatan darp pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk
belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai
dengan pengeluaran yang dilakukan.
2. Anggaran Publik dengan Pendekatan NPM (New
Public Management)
Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan
manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional
yang terkesan kaku, birorkratis ,dan hierarkis menjadi model manajemen sektor
publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar perubahan tersebut telah
merubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan
masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut
adalah pendekatan New Public Management.
Model New Public Management mulai dikenal tahun
1980-an dan kembali populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk
inkarnasi, misalnya munculnya konsep “managerialism” ( Pollit, 1993 ); “market-based
public administration“ ( Lan,Zhiyong,And Rosenbloom, 1992 ) ; “post-bureaucratic
paradigm” (Barzelay, 1992 ); dan “entrepreneurial government“ (osborne and
gaebler, 1992). New Public Management berfokus pada manajemen sektor
publik yang beroroentasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan penggunaan
paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi
bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi,
pemangkasan biaya, dan kompetisi tender.
Salah satu model pemerintahan di era New Public
Management adalah model pemerintahan yang di ajukan oleh Osborne dan
Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandanganya yang dikenal dengan konsep “reinventing
government”. Perspektif baru pemerintah menurut osborne dan gaebler
tersebut adalah : Pemerintahan katalis, Pemerintah milik masyarakat, Pemerintah
yang kompetitif, Pemerintah yang digerakkan oleh misi, Pemerintah yang
berorientasi hasil, Pemerintah berorientasi pada pelanggan, Pemerintah
wirausaha, Pemerintah antisipatif, Pemerintah desentralisasi, Pemerintah
berorientasi pada (mekanisme) pasar.
Munculnya konsep New Public Management berpengaruh
langsung terhadap konsep anggaran publik. Salah satu pengaruhnya adalah
terjadinya perubahan sistem anggaran dari model anggaran tradisional menjadi
anggaran yang lebih berorientasi pada kinerja. Berikut ini akan dibahas
jenis-jenis anggaran dengan pendekatan New Public Management.
Anggaran Kinerja
Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai
kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang
disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur
kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan public. Anggaran dengan
pendekatan kinerja sangat menakankan pada konsepvalue for money dan
pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme
penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan
rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal
tersebut anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis.
Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja.
Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan
efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran
tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan,
pemerintah akan menyalagunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (overspending).
Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan
dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan
audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah
dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan harus efisien. Selain
didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk
mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai
tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai standar
kinerja.
Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang
mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument
untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja
dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan
struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan
tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan program, serta penentuan indicator kinerja yang digunakan sebagai
tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.
Zero Based Budgeting (ZBB)
Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk
mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan
anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting dapat
menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran
diasumsikan mulai dari nol (zero-base). Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan
besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan,
yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBB
tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini,
namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB
seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru sama sekali. Item
anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak mendukung pencapaian tujuan
organisasi dapat hilang dari struktur anggaran, atau mungkin juga muncul item
baru.
Proses implementasi ZBB terdiri dari tiga tahap, yaitu:
Identifikasi unit-unit keputusan, Penentuan paket-paket keputusan, Merangking dan
mengevaluasi paket keputusan
Planning, Programming, and Budgeting Sistem (PPBS)
PBBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada
teori sistem yang beriorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan
utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem
anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional dari
divisi-divisi, namun berdasarkam program, yaitu pengelompokkan aktivitas untuk
mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang
ditujukkan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi
sumber daya. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah
terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya.
Dalam keadaan tersebut pemerintah dihadapkan pada pilihan alternative keputusan
yang memberikan manfaat paling besar pada pencapaian tujuan organisasi secara
keseluruhan. PPBS memberikan rerangka untuk membuat pilihan tersebut.
Langkah-langkah implementasi PPBS meliputi : Menentukan
tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas,
Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, Mengevaluasi berbagai alternative program dengan menghitung pos
benevit dari masing-masing program, Pemilihan program yang memiliki manfaat
besar dengan biaya yang kecil, Alokasi sumber daya masing - masing program yang
disetujui. PPBS mensyarakatkan organisasi menyusun rencana jangka panjang untuk
mewujudkan tujuan organisasi melalui program-program. Kuncinya adalah bahwa
program-program yang disusun harus terkait dengan tujuan organisasi dan
tersebar keseluruh bagian organisasi. Pemerintah harus dapat mengidentifikasi
struktur program dan melakukan analisis program. Struktur program merupakan
semacam kerangka bangunan dari desain sistem PPBS. Analisis program terkait
dengan kegiatan analisis biaya dan manfaat dari masing-masing program sehingga
dapat dilakukan pilihan. Untuk mendukung hal tersebut PPBS membutuhkan sistem
informasi yang canggih agar dapat memonitor kemajuan dalam pencapaian tujuan
organisasi. Sistem pelaporan anggaran PPBS harus mampu melaporkan hasil
(manfaat) program bukan sekedar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan.
Masalah utama penggunaan ZBB dan PPBS :
Bounded rationality, keterbatasan dalam menganalisis
semua alternative untuk melakukan aktivitas.
Kurangnya data untuk membandingkan semua alternative,
terutama untuk mengukur output.
Masalah ketidakpasian sumber daya, pola kebutuhan di masa
depan, perubahan politik, dan ekonomi.
Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang
sangat berat.
Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program
terutama ketika terdapat pertentangan kepentingan (confict of interest).
Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan
program secara cepat dan tepat.
Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang
besar untuk berubah (resistence to change).
Pelaksanaan teknik tersbut sering tidak sesuai dengan proses
pengambilan keputusan politik. Politik berusaha membuat pelaksanaan lebih “tecnoratic”
yang hal tersebut bisa mempengaruhi proses anggaran.
Pada akhirnya, pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak
rasional
Pendekatan Penyusunan Anggaran Sektor Publik
Pendekatan Tradisional
Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan tradisional ini.
Ciri pertama adalah cara penyusunan berdasarkan pos-pos belanja. Anggaran
dengan pendekatan tradisional menampilkan anggaran dalam prespektif sifat dasar
(nature) dari sebuah pengeluaran atau belanja. Ciri kedua dari pendekatan ini
adalah penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu
dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu.
Penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan
tradisional memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:
Pendekatan ini telah lama digunakan, berbentuk sederhana dan
mudah dipersiapkan serta dimengerti oleh orang yang berkepentingan.
Pendekatan ini cocok dengan pola akuntansi pertanggungjawaban.
Hampir semua program memiliki sifat dasar kesinambungan.
Hampir semua pengeluaran memiliki sifat tidak terhindarkan.
Dalam dunia nyata, keputusan harus didasarkan pada perubahan
program dan perhatian dapat diberikan untuk perubahan yang ditawarkan dan
dibandingkan bila data tahun sebelumnya menurut pendekatan ini.
Pendekatan tradisional ini tidak menghalangi pemberian data
perencanaan dan evaluasi yang biasanya berhubungan dengan pendekatan penyusunan
anggaran yang lain sebagai suplemen untuk data yang digunakan untuk menyusun
anggaran dengan pendekatan tradisional ini.
Karena aktivitas merupakan dasar dari unit organisasi, biaya
dari setiap aktivitas akan terakumulasi sebagai biaya dari unit organisasi yang
bersangkutan.
Namun, pendekatan tradisional ini juga memiliki beberapa
kekurangan yang mengundang kritik yaitu:
Tidak menyediakan dasar informasi yang memadai bagi pembuat
keputusan.
Terlalu berorientasi pada pengendalian dan kurang
memerhatikan proses perencanaan dan evaluasi.
Ada yang berpendapat bahwa ada ketidaksenambungan dari
perhatian yang diberikan.
Keputusan perencanaan penting cenderung diawali di tingkat
manajemen terbawah di organisasi dan kemudian naik ke tingkat di atasnya.
Padahal tujuan dan kebijakan seharusnya muncul di tingkat manajemen atas dan
turun ke tingkat- tingkat dibawahnya.
Perencanaan mungkin akan kurang diperhatikan karena anggaran
didasarkan pada besarnya dan pola dari pengeluaran yang telah ada.
Lembaga legislatif hanya diberikan rincian dari daftar
pengeluaran dan tidak diberikan data mengenai fungsi, program, aktivitas, dan
indikator kinerja.
Mendorong pengeluaran daripada penghematan.
Pendekatan Kinerja
Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai
kekurangan yang terdapat dalam pendekatan tradisional, khususnya kekurangan
yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk
mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan publik.
Karakteristik dari pendekatan ini dapat diringkas sebagai
berikut:
Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan
fungsi dan aktivitas dan juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja.
Menyelidiki dan mengukur aktivitas guna mendapatkan
efisiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya.
Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada
biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan
harus dilakukan pada periode tersebut. Total anggaran untuk suatu lembaga
adalah jumlah dari perkalian dari biaya standar per unit dengan jumlah unit
aktivitas yang diperkirakan pada periode yang akan datang.
Penggunaan anggaran dengan pendekatan kinerja memberikan beberapa
kelebihan, anatara lain:
Penekanan pada dimasukkannya deskripsi secara naratif dari
setiap aktivitas di setiap anggaran yang diajukan.
Anggaran disusun berdasarkan aktivitas, dengan permintaan
yang didukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara
kuantitatif.
Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan input.
Anggaran kinerja yang mensyaratkan adanya data-data kinerja
memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah yang diminta
dalam fungsi dan aktivitas tertentu. Hal tersebut tidak dapat dilakukan kalau
data yang ada hanya data belanja, setelah diputuskan oleh legislatif, eksekutif
harus merunut dan merevisi anggarannya.
Menyediakan kepala eksekutif pengendalian yang lebih
terhadap bawahannya.
Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memakai anggaran
daripada berapa jumlah Anggaran yang terpakai, dan memerlukan jawaban atas
pertanyaan berikut ini.
Apa tujuan lembaga tersebut? Apa alasan lembaga tersebut
meminta diadakan anggaran? Jasa apa yang diberikan lembaga tersebut sehingga
lembaga tersebut harus tetap ada?
Program atau aktivitas apa yang digunakan oleh lembaga untuk
mencapai tujuan dan sasarannya?
Berapa volume kegiatan /pekerjaan yang dipersyaratkan untuk
setiap aktivitas?
Berapa banyak jasa yang dapat diberikan dengan menggunakan
anggaran tahun lalu?
Berapa banyak aktivitas atau jasa yang diberikan yang
diharapkan oleh legislatif atau pembayar pajak jika jumlah anggaran yang
diminta dikabulkan?
Namun, anggaran dengan pendekatan kinerja juga memiliki
beberapa kekurangan yaitu:
Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki
staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk
mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.
Banyak jasa dan aktivitas pemerintah tidak dapat langsung
terukur dalam satuan unit output atau biaya per unit yang dapat dimengerti
dengan mudah.
Akun-akun dalam pemerintah telah secara khusus dibuat dengan
dasar anggaran yang dikeluarkan (cash basis). Hal ini membuat pengumpulan data
untuk keperluan pengukuran kinerja sangat sulit, bahkan kadang kala tidak
memungkinkan.
Kadang kala, aktivitas lansung diukur biayanya secara detail
dan dilakukan pengukuran secara detail lainnya tanpa adanya pertimbangan
memadai yang diberikan pada perlu atau tidaknya aktivitas itu sendiri. Dengan
kata lain, tidak ada pertimbangan untuk menentukan apakah aktivitas tersebut
merupakan alat terbaik untuk mencapai tujuan organisasi.
Sumber :
