Fathul Anshary: ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik adalah suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran financial, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan, dalam satuan moneter.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang beroerientasi kesasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar,teknologi atau ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen, di realisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi

Dari penjelasan di atas, yaitu dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa yang namanya anggaran sektor publik memang khusus untuk pemerintah, dan menurut saya termasuk juga BUMN dan BUMD.

Sementara pengertian Anggaran Sektor Publik menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana financial yang menyatakan :

Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja), dan

Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu

Sebagai alat perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk

Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayannya.

Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.

Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Alat pengendalian

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri-menteri, bupati dan manajer publik bisa dikendalikan melalui anggaran.

Alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.

Alat politik

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Dalam pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

Alat koordinasi dan komunikasi

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

Alat penilaian kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan.

Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Alat menciptakan ruang publik.

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi massa lain harus bisa terlibat dalam proses penganggaran publik.

Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Anggaran mempunyai karakteristik:

Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.

Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.

Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.

Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip - Prinsip Anggaran Publik menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak (2002)

Otorisasi oleh legislatif

Komprehensif.

Keutuhan Anggaran.

Akurat.

Periodik.

Nondiscretionary Appropriation.

Jelas.

Diketahui Publik.

Otorisasi oleh legislatif

Angggaran publik harus mendapatkan otorisasi (pemberian kuasa) dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

Komprehensif

Komprehensif -> catatan anggaran yang bersifat menyeluruh/ penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan Manfaat -> pendekatan secara sistematis terhadap kebijaksanaan manajemen; mudah diadakannya evaluasi tujuan akhir kinerja pemerintah secara kualitatif; dan membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah, secara terinci.

Keutuhan Anggaran

Semua pendapatan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund). Dana Umum, di pemerintahan AS -> keperluan umum pemerintah, selain membiayai proyek pembangunan dan utang pemerintah

Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.

Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dan bersifat tahunan maupun multi tahunan. UU 17/2003 Pasal 4 “Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.”

Nondiscretionary Appropriation

Discreationary -> Kebebasan untuk menentukan Appropriation -> pemberian Artinya pembuat anggaran tidak serta merta bisa seenaknya bebas menentukan untuk apa pembagian peruntukan dana yang telah dikuasakan kepadanya. Jumlah yang akhirnya nanti disetujui oleh dewan legislatif ini harus benar-benar ditekankan agar termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Jelas

Anggaran hendaknya jelas terinci namun sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

Diketahui Publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Berkaitan diberlakukannya UU 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 -> (1) “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.” (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.” Keuangan publik -> salah satu informasi publik

Jenis – Jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan (b) struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item. Ciri lain melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah: (c) cenderung sentralitis; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan (f) menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat keputusan penggunaan anggaran.

Incrementalism

Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang tersebut. Anggaran tradisional bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Pendekatan semacam ini tidak saja belum menjamin terpenuhinya kebutuhan rill, namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena kita tidak pernah tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan sebagai tahun dasar penyusunan anggaran tahun ini telah didasarkan atas kebutuhan yang wajar.

Line-item

Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-itemyang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara rill item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnya yang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.

Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-itemdilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan darp pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan.

2. Anggaran Publik dengan Pendekatan NPM (New Public Management)

Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birorkratis ,dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar perubahan tersebut telah merubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management.

Model New Public Management mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi, misalnya munculnya konsep “managerialism” ( Pollit, 1993 ); “market-based public administration“ ( Lan,Zhiyong,And Rosenbloom, 1992 ) ; “post-bureaucratic paradigm” (Barzelay, 1992 ); dan “entrepreneurial government“ (osborne and gaebler, 1992). New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang beroroentasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetisi tender.

Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang di ajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandanganya yang dikenal dengan konsep “reinventing government”. Perspektif baru pemerintah menurut osborne dan gaebler tersebut adalah : Pemerintahan katalis, Pemerintah milik masyarakat, Pemerintah yang kompetitif, Pemerintah yang digerakkan oleh misi, Pemerintah yang berorientasi hasil, Pemerintah berorientasi pada pelanggan, Pemerintah wirausaha, Pemerintah antisipatif, Pemerintah desentralisasi, Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar.

Munculnya konsep New Public Management berpengaruh langsung terhadap konsep anggaran publik. Salah satu pengaruhnya adalah terjadinya perubahan sistem anggaran dari model anggaran tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi pada kinerja. Berikut ini akan dibahas jenis-jenis anggaran dengan pendekatan New Public Management.

Anggaran Kinerja

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan public. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menakankan pada konsepvalue for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis.

Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalagunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (overspending). Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai standar kinerja.

Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indicator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

Zero Based Budgeting (ZBB)

Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-base). Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru sama sekali. Item anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dari struktur anggaran, atau mungkin juga muncul item baru.

Proses implementasi ZBB terdiri dari tiga tahap, yaitu: Identifikasi unit-unit keputusan, Penentuan paket-paket keputusan, Merangking dan mengevaluasi paket keputusan

Planning, Programming, and Budgeting Sistem (PPBS)

PBBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang beriorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional dari divisi-divisi, namun berdasarkam program, yaitu pengelompokkan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukkan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Dalam keadaan tersebut pemerintah dihadapkan pada pilihan alternative keputusan yang memberikan manfaat paling besar pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. PPBS memberikan rerangka untuk membuat pilihan tersebut.

Langkah-langkah implementasi PPBS meliputi : Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas, Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Mengevaluasi berbagai alternative program dengan menghitung pos benevit dari masing-masing program, Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil, Alokasi sumber daya masing - masing program yang disetujui. PPBS mensyarakatkan organisasi menyusun rencana jangka panjang untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui program-program. Kuncinya adalah bahwa program-program yang disusun harus terkait dengan tujuan organisasi dan tersebar keseluruh bagian organisasi. Pemerintah harus dapat mengidentifikasi struktur program dan melakukan analisis program. Struktur program merupakan semacam kerangka bangunan dari desain sistem PPBS. Analisis program terkait dengan kegiatan analisis biaya dan manfaat dari masing-masing program sehingga dapat dilakukan pilihan. Untuk mendukung hal tersebut PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih agar dapat memonitor kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem pelaporan anggaran PPBS harus mampu melaporkan hasil (manfaat) program bukan sekedar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan.

Masalah utama penggunaan ZBB dan PPBS :

Bounded rationality, keterbatasan dalam menganalisis semua alternative untuk melakukan aktivitas.

Kurangnya data untuk membandingkan semua alternative, terutama untuk mengukur output.

Masalah ketidakpasian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik, dan ekonomi.

Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat.

Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program terutama ketika terdapat pertentangan kepentingan (confict of interest).

Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara cepat dan tepat.

Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah (resistence to change).

Pelaksanaan teknik tersbut sering tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan politik. Politik berusaha membuat pelaksanaan lebih “tecnoratic” yang hal tersebut bisa mempengaruhi proses anggaran.

Pada akhirnya, pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional

Pendekatan Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Pendekatan Tradisional

Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan tradisional ini. Ciri pertama adalah cara penyusunan berdasarkan pos-pos belanja. Anggaran dengan pendekatan tradisional menampilkan anggaran dalam prespektif sifat dasar (nature) dari sebuah pengeluaran atau belanja. Ciri kedua dari pendekatan ini adalah penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu.

Penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan tradisional memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

Pendekatan ini telah lama digunakan, berbentuk sederhana dan mudah dipersiapkan serta dimengerti oleh orang yang berkepentingan.

Pendekatan ini cocok dengan pola akuntansi pertanggungjawaban.

Hampir semua program memiliki sifat dasar kesinambungan.

Hampir semua pengeluaran memiliki sifat tidak terhindarkan.

Dalam dunia nyata, keputusan harus didasarkan pada perubahan program dan perhatian dapat diberikan untuk perubahan yang ditawarkan dan dibandingkan bila data tahun sebelumnya menurut pendekatan ini.

Pendekatan tradisional ini tidak menghalangi pemberian data perencanaan dan evaluasi yang biasanya berhubungan dengan pendekatan penyusunan anggaran yang lain sebagai suplemen untuk data yang digunakan untuk menyusun anggaran dengan pendekatan tradisional ini.

Karena aktivitas merupakan dasar dari unit organisasi, biaya dari setiap aktivitas akan terakumulasi sebagai biaya dari unit organisasi yang bersangkutan.

Namun, pendekatan tradisional ini juga memiliki beberapa kekurangan yang mengundang kritik yaitu:

Tidak menyediakan dasar informasi yang memadai bagi pembuat keputusan.

Terlalu berorientasi pada pengendalian dan kurang memerhatikan proses perencanaan dan evaluasi.

Ada yang berpendapat bahwa ada ketidaksenambungan dari perhatian yang diberikan.

Keputusan perencanaan penting cenderung diawali di tingkat manajemen terbawah di organisasi dan kemudian naik ke tingkat di atasnya. Padahal tujuan dan kebijakan seharusnya muncul di tingkat manajemen atas dan turun ke tingkat- tingkat dibawahnya.

Perencanaan mungkin akan kurang diperhatikan karena anggaran didasarkan pada besarnya dan pola dari pengeluaran yang telah ada.

Lembaga legislatif hanya diberikan rincian dari daftar pengeluaran dan tidak diberikan data mengenai fungsi, program, aktivitas, dan indikator kinerja.

Mendorong pengeluaran daripada penghematan.

Pendekatan Kinerja

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat dalam pendekatan tradisional, khususnya kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan publik.

Karakteristik dari pendekatan ini dapat diringkas sebagai berikut:

Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas dan juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja.

Menyelidiki dan mengukur aktivitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya.

Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tersebut. Total anggaran untuk suatu lembaga adalah jumlah dari perkalian dari biaya standar per unit dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan pada periode yang akan datang.

Penggunaan anggaran dengan pendekatan kinerja memberikan beberapa kelebihan, anatara lain:

Penekanan pada dimasukkannya deskripsi secara naratif dari setiap aktivitas di setiap anggaran yang diajukan.

Anggaran disusun berdasarkan aktivitas, dengan permintaan yang didukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif.

Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan input.

Anggaran kinerja yang mensyaratkan adanya data-data kinerja memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah yang diminta dalam fungsi dan aktivitas tertentu. Hal tersebut tidak dapat dilakukan kalau data yang ada hanya data belanja, setelah diputuskan oleh legislatif, eksekutif harus merunut dan merevisi anggarannya.

Menyediakan kepala eksekutif pengendalian yang lebih terhadap bawahannya.

Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memakai anggaran daripada berapa jumlah Anggaran yang terpakai, dan memerlukan jawaban atas pertanyaan berikut ini.

Apa tujuan lembaga tersebut? Apa alasan lembaga tersebut meminta diadakan anggaran? Jasa apa yang diberikan lembaga tersebut sehingga lembaga tersebut harus tetap ada?

Program atau aktivitas apa yang digunakan oleh lembaga untuk mencapai tujuan dan sasarannya?

Berapa volume kegiatan /pekerjaan yang dipersyaratkan untuk setiap aktivitas?

Berapa banyak jasa yang dapat diberikan dengan menggunakan anggaran tahun lalu?

Berapa banyak aktivitas atau jasa yang diberikan yang diharapkan oleh legislatif atau pembayar pajak jika jumlah anggaran yang diminta dikabulkan?

Namun, anggaran dengan pendekatan kinerja juga memiliki beberapa kekurangan yaitu:

Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.

Banyak jasa dan aktivitas pemerintah tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit output atau biaya per unit yang dapat dimengerti dengan mudah.

Akun-akun dalam pemerintah telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan (cash basis). Hal ini membuat pengumpulan data untuk keperluan pengukuran kinerja sangat sulit, bahkan kadang kala tidak memungkinkan.

Kadang kala, aktivitas lansung diukur biayanya secara detail dan dilakukan pengukuran secara detail lainnya tanpa adanya pertimbangan memadai yang diberikan pada perlu atau tidaknya aktivitas itu sendiri. Dengan kata lain, tidak ada pertimbangan untuk menentukan apakah aktivitas tersebut merupakan alat terbaik untuk mencapai tujuan organisasi.