Pengertian Birokrasi

BAB  I

PENDAHULUAN

Birokrasi bukanlah suatu fenomena yang baru bagi kita karena sebenarnya telah ada dalam bentuknya yang sederhana sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Namun demikian kecenderungan mengenai konsep dan praktek birokrasi telah mengalami perubahan yang berarti sejak seratus tahun terakhir ini. Dalam Masyarakat yang modern, birokrasi telah menjadi suatu organisasi atau institusi yang penting. Pada masa sebelumnya ukuran negara pada umumnya sangat kecil, namun pada masa kini negara-negara modern memiliki luas wilayah, ruang lingkup organisasi, dan administrasi yang cukup besar dengan berjuta-juta penduduk.

Kajian birokrasi sangat penting bagi mereka yang terlibat dalam bidang pemerintahan, karena secara umum dipahami bahwa salah satu institusi atau lembaga, yang paling penting sebagai personifikasi negara adalah pemerintah, sedangkan personifikasi pemerintah itu sendiri adalah perangkat birokrasinya (birokrat).

1.         PENGERTIAN DAN TEORI-TEORI KLASIK  BIROKRASI

Pengertian Birokrasi

Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komado dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Dan pengertian birokrasi menurut Weber. Pada massanya de Gournay, birokrasi terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, karena pada waktu itu para birokrat seperti pejabat, sekretaris, inspektur, dan juru tulis lebih dipentingkan untuk melayani raja/penguasa, bukan untuk melayani kepentingan umum. Weber menekankan perlunya legitimasi sebagai dasar sistem otoritas, serta bagaimana ciri-ciri staf administrasi yang sesuai dengan konsep birokrasi menurut Weber.

2.         BIROKRASI DIINDONESIA

Tipe Birokrasi :

1.      Birokrasi Klasik

2.      Birokrasi Perilaku

3.      Birokrasi Modern

3.1.  Birokrasi di Indonesia Zaman Orde Baru dan Orde Lama

Birokrasi di zaman orde baru ditandai dengan beberapa cirri-ciri seperti pegawai negeri yang menjadi pengurus partai selain Golkar, maka dia akan tersingkirkan dari jajaran birokrasi. Selain itu, orang atau sekelompok orang yang tidak berpihak pada Golkar, maka bisa dipastikan akan mendapat perlakuan diskriminatif dalam birokrasi. Jika suatu wilayah tidak merpakan basis Golkar, maka pembangunan akan sangat tertinggal karena pemerintah lebih mengutamakan daerah yang merupakan basis Golkar. Keberpihakan birokrasi terhadap suatu partai, tentu saja dalam hal ini Golkar, akan mengurangi profesionalisme dari birokrasi tersebut. Dalam zaman orde baru juga ada suatu kebijakan yang disebut zero growth. Adanya kebijakan zero growth yang menyebabkan jumlah anggota birokrasi makin membengkak. Hal ini menjadikan birokrasi tidak efisien karena jumlah pekerja dengan            pekerjaannya   tidak    sebanding.

Pada awal reformasi dan pada masa orde baru pemerintahan yang baik belum juga terlaksana. Misalnya saja dalam pelayanan dan pengurusuan administrasi masih saja berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama, tidak jelas. Membutuhkan biaya tinggi karena ada pungutan-pungutan liar. Pembangunan fisik pun juga masih sering terbengkalai atau lamban dalam perbaikan. Masih banyak KKN yang terjadi dalam lingkungan birokrasi.

Kemudian ada pula tindakan presiden Abdurrahman Wahid yang menghapuskan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan bahwa departemen tersebut bermasalah, banyak KKN, dan departemen itu dianggap telah mencampuru hak-hak sipil warga negara. Penghapusan dua departemen tersebut dapat dikatakan sesuai dengan prinsip reinventing government atau ada pula yang menganggap hal ini sebagai langkah debirokratiasasi dan dekonstruksi cabinet masa lalu yang dianggap terlalu berlebihan mengintervensi kemerdekaan dan kemandirian publik.

Aturan induk netralitas politik birokrasi Indonesia sudah ada pada pasal 4 Peraturan Pemerintah/ 1999, yang menyatakan bahwa PNS dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan tidak bertindak diskriminatif, khusunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pemerintahan Megawati, para menteri dalam kabinet masa itu melestarikan tradisi Golkar, yaitu semua organisasi pemerintah dikaburkan antara jabatan karier dengan non karier, serta jabatan birokrasi dengan jabatan politik. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa ini harapan untuk melakukan reformasi birokrasi tidak akan terlaksana.

Setelah reformasi, pemerintah berusaha memperbaiki keadaan birokrasi Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur tentang pemberantasan KKN dan menciptakan aparat pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Diantaranya adalah Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi juga dikeluarkan, antara lain, Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsmen Nasional, sebagai tindak lanjut dari Keppres Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsmen Nasional; PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan PP Nomor 274 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasca reformasi, ikhtiar untuk melepaskan birokrasi dari kekuatan dan pengaruh politik gencar dilakukan. Kesadaran pentingnya netralitas birokrasi mencuat terus-menerus. BJ Habibie, Presiden saat itu, mengeluarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 (PP No.5 Tahun 1999), yang menekankan kenetralan pegawai negeri sipil (PNS) dari partai politik. Aturan ini diperkuat dengan pengesahan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian untuk menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974.

Meskipun sudah melakukan reformasi di tahun 1998 ternyata untuk melakukan suatu perubahan dalam berbirokrasi atau reformasi birokrasi adalah hal yang sangatlah sulit. Kepentingan-kepentingan partai masih saja mengintervensi birokrasi pemerintahan di Indonesia.

3.2.  Inefisiensi, Nepotisme, dan Korupsi

Banyak orang beranggapan birokrasi sama dengan inefisiensi organisasi. Gejala-gejala atau petunjuk adanya birokrasi antara lain seperti terlalu percaya kepada preseden, kurang inisiatif, penundaan, banyak formulir, serta duplikasi usaha dan departementalisme.

Korupsi dan nepotisme biasanya terdapat pada setiap aktivitas birokrasi dan kebanyakan terjadi di negara sedang berkembang karena memang sedang giat-giatnya membangun.. Korupsi tidak begitu saja terjadi tapi pasti ada penyebabnya seperti berlakunya kewajiban-kewajiban tradisional kepada keluarga, faktor ekonomi, sifat demonstration effect, dan sebagainya sehingga dampak korupsi jelas merugikan

BAB  II

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

Pasangan SBY-Boediono akhirnya resmi terpilih menjadi pasangan pemenang Pemilu Presiden 2009. Pasca putusan MK yang menolak gugatan sengketa dua pasangan lainnya, secara ketetapan hukum resmilah SBY-Boediono menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2009-2014. yang pada akhirnya menjadi pertanyaan kita semua adalah, lalu apa yang seharusnya dilakukan pasangan ini dalam kepemimpinan ke depan? Apa yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk perbaikan bangsa? Makalah ini mencoba memberi gambaran dan masukan apa yang seharusnya dibenahi terlebih dulu dan menjadi prioritas utama Pemerintahan SBY di periode kedua ini. Menjawab pertanyaan tentang apa yang seharusnya diprioritaskan oleh Pemerintahan ke depan, saya coba mengutip apa yang dikatakan oleh Anis Baswedan dalam sebuah wawancara di stasiun televisi. Rektor Paramadina ini mengatakan yang seharusnya menjadi prioritas Pemerintahan ke depan adalah reformasi Birokrasi. Tentu mendengar jawaban Anis Baswedan saat itu saya langsung sepakat dan mengiyakan, bahwa yang menjadi focus perhatian ke depan adalah reformasi di bidang birokrasi. Kenapa harus reformasi birokrasi yang menjadi prioritas utama ke depan? Dalam Pemerintahan SBY-JK yang saat ini masih berlangsung sebenarrnya ada political will untuk mereform birokrasi akan tetapi sampai saat ini birokrasi di Pemerintahan masih sangat tidak efektif. Tentu saja yang saya lihat SBY-JK lebih memfokuskan dalam masalah hukum, politik, dan ekonomi. Sehingga di periode kedua ini SBY sebenarnya bisa lebih memprioritaskan reformasi birokrasi untuk tercapainya good governance. Kenapa hal tersebut penting dilakukan oleh SBY-Boediono? Jika menyusun program prioritas 100 hari diibaratkan dengan mempersiapkan diri untuk berkendaraan pulang mudik lebaran, maka reformasi dan penyehatan birokrasi adalah upaya yang harus terlebih dulu dilakukan seperti tune-up mesin, pergantian oli, pemeriksaan kondisi aki, dan juga pergantian ban yang sudah gundul. Sungguh sulit membayangkan suatu perjalanan mudik yang penuh tanjakan, turunan, tikungan tajam, bahkan terkadang dibayangi kemacetan, akan dapat berjalan mulus tanpa persiapan total termasuk menyiapkan kondisi mobil dalam keadaan prima. Analogi yang sama kiranya berlaku pula untuk kesuksesan SBY-Boediono ke depan. Dengan birokrasi yang efektif dan efisien maka akan tercipta good gonernance. Dalam pandangan Downs(1967) Kualitas Birokrasi dinilai dari Manajemen-Kinerja - dan Produk. Secara ringkas, visi reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan misi reformasi birokrasi adalah membangun, menata ulang, menyempurnakan, membina, dan menertibkan birokrasi pemerintahan, agar mampu dan komunikatif dalam menjalankan peranan dan fungsinya. Permasalahn yang paling utama dalam kinerja birokrasi Indonesia adalah ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Menurut pandangan Webber (1948) birokrasi yang efektif akan terwujud apabila terjadinya pemangkasan birokrasi untuk efektifitas kerja dalam fungsinya melayani masyarakat. Dalam hal ini manajemen birokrasi di Indonesia saya rasa masih buruk dan jauh dari prinsip efektifitas. Padahal Max Webber (1948) mengemukakan bahwa birokrasi berfungsi guna meningkatkan efektivitas administrasi organisasi. Tentu dalam hal ini organisasi dalam hal ini adalah Pemerintah. Model birokrasi Indonesia yang kaku dan terlalu procedural tidak lepas dari nilai-nilai yang begitu mengakar selama 32 tahun orde baru berkuasa. Hampir 10 tahun pasca reformasi, kelemahan birokrasi tersebut masih sangat sulit dihilangkan. Setidaknya ada tiga daerah di Indonesia yang sudah me-reform birokrasinya menjadi jauh lebih efektif. Daerah tersebut yakni Sragen di Jateng, Jembrana di Bali, dan Banjar di Provinsi Jawa Barat. Ketiga daerah tersebut sudah berhasil menjadikan birokrasi dan birokrat di dalamnya sebagai abdi masyarakat bukan abdi Negara saja, mengatur pembagian pekerjaan, spesialisasi dan tanggungjawab yang jelas, selain juga mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam pembuatan surat-surat untuk masyarakat ketiga daerah tersebut berhasil menciptakan pelayanan dalam hitungan menit dan asas satu pintu. Tentu keberhasilan daerah ini banyak ditiru oleh daerah lainnya dan memang layak untuk ditiru.

BAB  III

KESIMPULAN

Oleh karena itu, birokrasi seharusnya ditempatkan pada posisi yang dominan maka berarti lembaga lain di luar birokrasi menjadi lemah. Dalam posisi yang demikian, birokrasi menjadi tidak fungsional untuk melayani masyarakat. Agar fungsi birokrasi sebagai “alat pemerintah” yang bekerja untuk kepentingan rakyat, birokrasi seharusnya berada dalam posisi netral. Kalaupun posisi ini tidak dapat sepenuhnya dicapai, namun birokrasi semestinya mempunyai kemandirian sebagai lembaga yang tetap tegak membela kepentingan umum. Ia lebih meningkatkan diri sebagai “abdi masyarakat” daripada sebagai “abdi negara” atau setidaknya ada keseimbangan di antara     keduanya.

Untuk mencegah terbentuknya neo-tradisionalisme birokrasi, perlu dikembangkan model birokrasi adaptif yang intinya adalah menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat, terbuka terhadap gagasan-gagasan inovatif, peka terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat serta meningkatkan produktivitas pelayanan.